Gelar Rembuk Stunting, Benyamin Davnie : Pencegahan Stunting Penting Dilakukan Sejak Dini

Tangsel - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan melakukan berbagai langkah aksi untuk mencegah dan menekan angka stunting di wilayahnya. Dimana, pencegahan stunting harus segera dilakukan sejak dini.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dalam rembuk penanganan stunting yang berlangsung di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel, Kamis (7/7/22).

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy

Oleh karenanya, beberapa kajian dan langkah-langkah strategis dibahas dalam agenda "Rembuk Stunting" yang berlangsung di Puspemkot Tangsel.

Benyamin Davnie menjelaskan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (hpk). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang.

Baca juga: Edy Mulyadi Hina Masyarakat Kalimantan, Ormas Kalteng Besok Lakukan Aksi

"Untuk itu, penurunan dan pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit tidak menular degeneratif, " terang Benyamin dalam acara tersebut.

Baca juga: Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis, SH Msi Kunker ke Kampung Halaman di Kecamatan Rao Utara

Menurutnya, penanganan stunting merupakan investasi pembangunan jangka panjang bidang sumber daya manusia. Sebab, stunting disebabkan oleh faktor multidimensi yang dalam penanganannya memerlukan peran dari berbagai lintas sektoral.

Untuk itu 8 aksi ini akan dilakukan untuk menekan angka stunting dan menurunkan stunting pertama yakni, melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi.

Baca juga: Datangi Walikota, Pemuda Pancasila Kota Serang Kawal Kebijakan Pemerintah Daerah

"Aksi 1 ini telah dilaksanakan dan ditetapkan 19 kelurahan sebagai lokus prioritas penanganan stunting melalui keputusan walikota nomor:050/kep.174-huk/2022 tentang kelurahan lokasi prioritas pencegahan dan penurunan stunting tahun 2023 yaitu kelurahan serpong, paku jaya, bakti jaya, kademangan, pondok benda, pamulang timur, pondok cabe ilir, benda baru, serua, jombang, pondok ranji, cempaka putih, rempoa, pisangan, pondok kacang timur, pondok betung, pondok karya, perigi baru dan pondok aren."ungkapnya.

Kedua yakni menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi. "Aksi kedua ini telah dilaksanakan dan menghasilkan rancangan rencana program dan kegiatan intervensi yang terintegrasi."jelasnya

Baca juga: Polda Sumbar Siap Amankan TPS dan Awasi Pelaksanaan Prokes saat Pilkada

Untuk aksi ketiga ini dilakukan yakni rembuk stunting yang merupakan langkah lanjutan untuk mengkonfirmasi, menerima masukan lebih lanjut, menyepakati dan memberikan komitmen terhadap percepatan pencegahan dan penurunan stunting di kota tangerang selatan. sementara itu, lima aksi selanjutnya yang menjadi agenda kedepan Pemkot yakni memberikan kepastian hukum bagi kelurahan untuk menjalankan peran dan kewenangan kelurahan dalam intervensi gizi terintegrasi.

Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat kelurahan. Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.

Untuk aksi ke tujuh, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota. Dan ke 8 yakni melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

Kabid Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Tangsel, Yusuf Ismail menambahkan, sejak tahun 2021 Tangsel sudah ditetapkan menjadi salah satu lokus prioritas pencegahan dan penurunan stunting.

"Berdasarkan data by name by address melalui aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat, ternyata kenaikan prevalensi tersebut terjadi pada kelurahan yang berada di luar lokus penanganan stunting, " ujarnya.

Baca juga: Kapolri : Penanganan Kejahatan Transnasional Perlu Keterlibatkan Seluruh Aparatur Penegak Hukum

Atas kondisi itu, maka ada sejumlah upaya yang akan diambil guna menindaklanjutinya.

"Salah satunya dengan penambahan jumlah kelurahan yang menjadi lokus prioritas penanganan stunting. Yang tadinya 10 kelurahan pada 2021-2022 menjadi 19 pada tahun 2023, " paparnya.

Selain dengan menambah jumlah lokus, pihaknya juga akan melakukan beberapa penguatan sebagai upaya pencegahan kasus stunting baru. (Hendi)